Kebijakan pemerintah
menaikkan BBM yang tidak didahului dengan memproteksi kehidupan buruh, buruh
tani, guru honorer dan pelaku UKM beserta kaum miskin kota maupun pedesaan
berdampak akan memelaratkan dan memfakirkan kehidupannya. Seharusnya pemerintah
lebih jeli memilih kebijakan tersebut.
Demikian dikatakan Ketua LSM Dewan Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia (DPPE-RI) Fadli Kaukibi.SH.CN (foto), kepada wartawan, di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (18/6) terkait penolakan penaikan harga BBM.
Menurutnya, kenaikan BBM telah memicu kenaikan beban kehidupan sebesar 40%, sehingga UMP/ UMR tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan, perumahan kaum miskin kota dan buruh, mereka harus ikat pinggang, makan jagung dan tinggal dikamar kontrakan bahkan dikolong jembatan atau dipinggiran rel kereta api.
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp.150.000,. tidak berarti jika dibandingkan dengan kenaikan beban hidup disegala aspek kehidupan. Jika UMP/UMR dan gaji guru honorer serta akses modal bagi kaum petani dan pelaku UKM tidak terbuka, maka jelas rakyat sudah nyata jadi sapi perahan elite lit negri dan pihak asing.
Dikatakannya, sangat disesalkan Setgab koalisi partai pendukung pemerintah bukannya membahas dampak sosial ekonomi yang diderita rakyat atas kenaikan BBM yang sudah didepan mata, justru mengagungkan kebijakan Presiden SBY yang akan memporak porandakan kehidupan ekonomi dan sosial rakyat miskin.
“Kita mengutuk Setgab yang telah mengkebiri hak hak konstitusi DPR dan hak hak rakyat, setgab itu haram dan bukan bahagian dari dasar hokum ketatatnegaraan. Oleh karenanya Setgab itu dibubarkan saja agar tidak jasi opini melegalkan kebijakan pemerintah yang membuat derita rakyat semakin bertambah”, tegas Fadli.
Ketua LSM DPPE-RI yang terkenal vocal ini juga menghimbau agar seluruh gerakan sosialis yang ada di Sumut memboikot partai yang mendukung kebijakan pemerintah untuk kenaikan BBM dengan alas an demi mengurangi BBM bersubsidi.(FT)
Demikian dikatakan Ketua LSM Dewan Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi Rakyat Indonesia (DPPE-RI) Fadli Kaukibi.SH.CN (foto), kepada wartawan, di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (18/6) terkait penolakan penaikan harga BBM.
Menurutnya, kenaikan BBM telah memicu kenaikan beban kehidupan sebesar 40%, sehingga UMP/ UMR tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan, perumahan kaum miskin kota dan buruh, mereka harus ikat pinggang, makan jagung dan tinggal dikamar kontrakan bahkan dikolong jembatan atau dipinggiran rel kereta api.
Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp.150.000,. tidak berarti jika dibandingkan dengan kenaikan beban hidup disegala aspek kehidupan. Jika UMP/UMR dan gaji guru honorer serta akses modal bagi kaum petani dan pelaku UKM tidak terbuka, maka jelas rakyat sudah nyata jadi sapi perahan elite lit negri dan pihak asing.
Dikatakannya, sangat disesalkan Setgab koalisi partai pendukung pemerintah bukannya membahas dampak sosial ekonomi yang diderita rakyat atas kenaikan BBM yang sudah didepan mata, justru mengagungkan kebijakan Presiden SBY yang akan memporak porandakan kehidupan ekonomi dan sosial rakyat miskin.
“Kita mengutuk Setgab yang telah mengkebiri hak hak konstitusi DPR dan hak hak rakyat, setgab itu haram dan bukan bahagian dari dasar hokum ketatatnegaraan. Oleh karenanya Setgab itu dibubarkan saja agar tidak jasi opini melegalkan kebijakan pemerintah yang membuat derita rakyat semakin bertambah”, tegas Fadli.
Ketua LSM DPPE-RI yang terkenal vocal ini juga menghimbau agar seluruh gerakan sosialis yang ada di Sumut memboikot partai yang mendukung kebijakan pemerintah untuk kenaikan BBM dengan alas an demi mengurangi BBM bersubsidi.(FT)